Menag: Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Ibadah Selama Ramadhan

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak umat Islam di seluruh tanah air untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah di bulan suci Ramadhan ini, agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Menag menyambut bulan Suci Ramadhan 1432H/2011, yang akan disampaikan melalui TVRI dan RRI.
Marilah kita ramaikan masjid dan mushalla, kata Menag, dengan berbagai amaliah Ramadhan seperti shalat berjamaah, shalat tarawih, memperbanyak amal sedekah, dan memperbanyak mebaca Al Quran. "Latihlah diri kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhan sekaligus hamba yang peduli pada sesama," harapnya.
Menurut Menag, upaya peningkatan amal ibadah, tidak semata-mata dari sisi kuantitas, tapi yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan amal ibadah dari sisi kualitasnya. Kalau hanya memperbanyak ibadah dari sisi kuantitas, dikhawatirkan kita akan masuk dalam kategori seperti yang disebut hadits Rasulullah SAW: "betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga."
Menag menghimbau kepada segenap kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. "Bagi mereka yang tidak menjalan ibadah puasa, agar menghormati yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian di negeri yang kita cintai ini," ucapnya.
Menag meminta kepada pengusaha hiburan dan rumah makan, dimohon pengertiannya untuk memahami suasana ramadhan yang suci dan tidak melakukan usahanya secara demonstrative pada siang hari.
Kepada pengusaha hiburan, media cetak dan elektronik, Menag berharap agar tidak menayangkan hiburan yang dapat menggangu kekhusuan orang yang berpuasa. Dengan demikian akan tercipta suasana Ramadhan sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan serta mendapatkan magfirah dari Allah SWT. (ts)

Kemenag Kembangkan Pendidikan Harapan

Jakarta (Pinmas)-- Kementerian Agama (Kemenag) tengah merencanakan pengembangan "pendidikan harapan" bagi anak kurang mampu yang secara nasional dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali kepada pers di Jakarta, Jumat, tatkala memberi pembekalan dalam acara sambung rasa antara Kementerian Agama dan para wartawan unit koordinatoriat Kemenag.
Ia menjelaskan, "Education for All" kini juga harus menjadi bagian dari program Kemenag. Untuk itu kalangan pers bisa menilik kebijakan Kemenag dalam soal ini. Sebab, ke depan, semua warga Indonesia harus mengecam pendidikan.
Apakah warga bersangkutan berlatarbelakang miskin, dari suku mana pun, harus memperoleh pendidikan karena hal itu sudah menjadi hak baginya.
Kemenag, kata Menteri Suryadharma Ali, prihatin kini masih banyak warga tak memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya. Banyak anak jalanan berkeliaran di lampu merah dan beberapa ruas jalan raya. Mereka itu harus ditolong agar terhindar dari tindak kekerasan, seperti sodomi dan terhindari dari kebodohan.
Menag berharap jajaran pontren dan madrasah bertindak proaktif, jemput anak-anak jalanan yang ada di lampu-lampu merah, di bantaran-bantaran kali, agar mereka memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan. "Mereka itu adalah aset. Kita harus memperbaiki sumber daya manusia ke depan," ujarnya.
Sekjen Kemenag Bahrul Hayat yang dimintai komentarnya prihal program tersebut, menjelaskan, pihaknya akan menganggarkan dana untuk 10 ribu anak. Berapa dana yang dibutuhkan untuk tahap awal tersebut, belum dijelaskan. (ant/es)

DPR-Pemerintah Sepakati BPIH 2011

Jakarta (Pinmas)--Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati penetapan komponen direct cost Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1432H/2011 sebesar Rp 30.771.900 atau turun sebesar Rp.308.700 dibandingkan BPIH 1431H/2010 yaitu Rp 31.080.600.
"Panja BPIH Komisi VIII DPR dan panja pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan indirect cost BPIH 1432H/2011 pada masa reses nanti. Reses akan kita pakai untuk bahas haji, agar kualitas pelayanan haji bisa lebih baik lagi," kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding bersama Menteri Agama Suryadharma Ali seusai Rapat Kerja pengesahan BPIH 1432H/2011, di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (21/7) malam.
Adapun rincian besaran BPIH 1432/2011 untuk setiap embarkasi sebagai berikut yaitu embarkasi Aceh sebesar 3.285 dolar AS, embarkasi Medan (3.377 dolar AS), Batam (3.460 dolar AS), Padang (3.369 dolar AS), Palembang (3.417 dolar AS), Jakarta (3.589 dolar AS), Solo (3.549 dolar AS), Surabaya (3.612 dolar AS), Banjarmasin (3.720 dolar AS), Balikpapan (3.736 dolar AS), dan Makassar (3.795 dolar AS).
Menurut Karding, disepakatinya BPIH ini dengan tujuan agar jemaah haji mendapat kepastian untuk pelunasan haji. Pasalnya, calon jemaah haji sudah membayar setoran awal haji sebesar Rp 25 juta.
"Sebenarnya DPR bertahan inginnya BPIH direct cost itu maksimal Rp 29 juta. Tapi rupanya tetap tidak bisa," kata Karding.
Besaran BPIH 1432H/2011 sebesar Rp 30.771.900 itu yang turun sebesar Rp.308.700. Namun jika dikonversikan dengan kurs saat ini Rp 8.700/dolar maka, besaran BPIH tahun ini sebesar 3537 dolar AS.
Jika dibandingkan tahun lalu, total komponen direct cost BPIH 1431H/2010 mencapai 3.342 dolar AS dengan kurs Rp 9.300/dolar AS. Nilai direct cost BPIH tahun lalu itu setara dengan Rp 31.080.600.
Komponen direct cost BPIH adalah kompenen yang dibayarkan langsung oleh jemaah, seperti biaya komponen penerbangan, sewa pemondokan. Sedangkan komponen indirect cost adalah komponen yang dibayarkan penyelenggara/pemerintah dari dana optimalisasi setoran awal jemaah.
Besaran direct cost BPIH tahun lalu itu dibagi menjadi beberapa komponen yakni tiket penerbangan sebesar 1.734 dolar AS, sewa pemondokan di Makkah sebesar 766,1 dolar AS, pemondokan di Madinah sebesar 161,3 dolar AS, general service sebesar 276 dolar AS dan komponen living cost sebesar 405 dolar AS.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengapresiasi tuntasnya pembahasan BPIH antara pemerintah dan Komisi VIII DPR ini. Dalam kesimpulan rapat sebelumnya, Komisi VIII DPR, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Direktur Utama PT Garuda Emirsyah Satar sepakat bahwa batas atas tarif penerbangan haji 1432 H/2011 M, rata-rata batas atas 2.010 dolar AS, diluar airport tax.
Komisi VIII DPR RI, Menag RI, Menhub RI melakukan upaya penurunan biaya penerbangan lebih lanjut dengan melakukan pembicaraan Meneg BUMN, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Garuda Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa batas atas ongkos penerbangan itu sebagai solusi untuk patokan BPIH. Besaran biaya penerbangan yang merupakan salah satu komponen BPIH itu tercapai setelah bernegosiasi alot dengan Dirut Garuda dan jajaran.
"Kita bisa mencapai kesepakatan batas atas di angka 2.010 dolar AS. Artinya penurunan agak lumayan. Mudah-mudahan ini bisa disepakati oleh teman-teman yang memberikan mandat pada pimpinan dan poksi, Menag, Menhub, Garuda. Kita terpaksa Oke," kata Karding.
Sementara itu, Menteri Agama mengusulkan besaran indirect cost sebesar Rp 1.417.376.072.106. Dana itu akan digunakan untuk selisih sewa pemondokan jemaah, selisih biaya palayanan umum, biaya perjalanan haji di Arab Saudi, biaya operasional penyelenggaraan haji dan safeguarding. (PR/suhirlan)

BPIH 2011 Rata-Rata Sebesar 3.537 USD

Jakarta (Pinmas)-- Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2011 ditetapkan rata-rata sebesar RP. 30.771.900 Dibandingkan dengan tahun 2010 , biaya tersebut turun sebesar RP 308.700. Asumsi nilai tukar dolar ke rupiah sebesar Rp 8.700. Sekalipun jika dihitung dengan dolar mengelami kenaikan yaitu 3.537 USD. Naik sebesar 196 USD dari tahun sebelumnya yaitu USD 3. 342. Keputusan ini dihasilkan dari rapat bersama Menteri Agama Suryadharma Ali dan Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Kamis (21/7)
Menag mengatakan komponen BPIH yang dibayar langsung oleh calon jamaah haji mencakup penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi dan sebaliknya. Batas atas biaya penerbaganan yang ditetapkans sebesar USD 2.010, di luar biaya airport tax sebesar USD 14. Harga penerbangan naik 290 USD dari tahun lalu yaitu rata-rata USD 1734. Biaya pelayanan umum tidak berbeda dengan tahun lalu yaitu 1.029 rial atau USD 277. Pemerintah memberikan subisidi dari dana optimilisasi haji sebesar USD 177 perjamaah. "Jamaah hanya membayar 100 USD," katanya.
Menag menambahkan pemerintah menargetkan pemondokkan di Mekkah 99 persen berada di jarak 2500 meter dari Masjidil Haram. Hal ini berdampak pada kenaikan harga sewa rata-rata 3.700 rial. Disepakati, harga menjadi 3.150 rial. Sisanya, akan ditutupi dengan dana optimilasi haji.
Demikian pula, kata Menag, dengan pemondokan di Madinah yang ditargetkan 100 persen berada di wilayah Markaziyah. Harga sebesar 650 rial. Jumlah yang dibebankan ke jamaah sebesar 600 rial. Kekurangannya diambil dari dana optimalisasi haji. Disepakati pula, jamaah akan tetap membayar 1.500 rial yang dikembalikan ke jamaah sebagai uang bekal biaya makan dan pembayaran dam (living cost).
Dengan demikian kata Menag, BPIH dalam Dolar Amerika masing-masing daerah yaitu Aceh 3.285, Medan 3.377, Batam 3.460, Padang 3.369, Palembang 3.417, Jakarta 3.589, Solo 3.549, Surabaya 3.612, Banjarmasin 3.720, Balikpapan 3.736, dan Makassar 3.795.(Rep/nashih)

Kenaikan Anggaran Pendidikan Harus Diiringi Mutu

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali berharap mutu lembaga pendidikan agama termasuk madrasah semakin meningkat, sehingga kesan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas "dua" menjadi hilang.
"Madrasah harus menjadi nomor satu," kata Menag sebelum memukul gong pembukaan Kompetisi dan Expo Madrasah Tingkat Nasional (Kemnas) II di Asrama Haji Pondo Gede Jakarta, Rabu (20/7). Acara yang diikuti 1.200 peserta mewakili 33 provinsi di tanah air berlangsung semarak dihadiri ribuan penggembira siswa madrasah ibukota.
"Jangan sampai anggaran pendidikan meningkat, mutu jalan di tempat," kata Menag lagi di hadapan pejabat bidang pendidikan Kemenag dan para kepala Kanwil. Menurut dia, peningkatan anggaran pendidikan agama dan keagamaan harus diiringi oleh mutu pendidikan yang semakin baik. Dengan demikian peserta didik dapat belajar dan meraih prestasi setinggi-tingginya.
Menag juga berharap madrasah tidak menjadi lembaga pendidikan yang terbelakang dan terkungkung, tapi merupakan lembaga pendidikan yang dapat dibanggakan dalam berbagai bidang, baik kesenian maupun olahraga, termasuk juga bahasa asing Arab dan Inggris.
"Saat ini bagaimana menunjukkan kepada dunia "luar" bahwa madrasah kita sudah berkembang, ada laboratorium, perpustakaan yang memadai," kata Suryadharma Ali.
Ia juga memaparkan, prestasi madrasah saat ini sebenarnya suadah cukup baik dalam akademis, seperti meraih prestasi pada olympiade pada tingkat nasional dan internasional. Dengan Kompetisi dan Expo ini, lanjut Menag, diharapkan tumbuh semangat bersaing untuk menjadi yang terbaik. "Dengan persaingan ada tantangan yang perlu kita jawab," imbuhnya seraya mengingatkan agar yang baik harus bertambah baik, yang kurang baik harus bisa memperbaiki diri.
Dirjen Pendidikan Islam Mohammad Ali mengatakan, madrasah memiliki potensi yang besar dalam pengembangan siswa didik. Karena itu pendidikan di madrasah juga harus seimbang. Diharapkan dengan berolahraga dan seni, siswa madrasah dapat berkompetitif di kancah yang lebih tinggi, nasional maupun internasional.
"Ajang Kemnas kali ini mengambil tema Kita wujudkan sportifitas, intelektualitas dan kreatifitas siswa melalui kompetisi dan expo madrasah diharapkan menjadi wahana silaturahmi bagi siswa madrasah yang datang dari berbagai provinsi," katanya.
Adapun cabang yang dilombakan sebanyak 13 cabang yaitu, Bulutangkis, Atletik 100m, Atletik 400 m, Tenis Meja, Catur, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Arab, Pidato Bahasa Inggris dan Fahmil Al Quran,MTQ, kaligrafi, Busana Muslimah dan Cipta puisi isi kandungan Al Quran. (ks)

Dirjen Pendis: Ada Lima Pilar Pendidikan Islam di Pontren

Mataram (Pinmas)--Dirjen Pendidikan Islam Prof.Mohammad Ali kembali menegaskan, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menebarkan Rahmatan Lil Alamin. Hal itu diungkapkan Dirjen Pendis Moh.Ali ketika membuka Halaqah Pimpinan Pontren dan Tokoh Pendidikan Islam di Mataram, NTB, Senin (18/7).
Menurut Dirjen Pendis Moh.Ali, ada 5 pilar pendidikan Islam di pesantren, yang pertama adalah mengembangkan nasionalisme. "Sejarah negara kesatuan Republik Indonesia mencatat, banyak pejuang kemerdekaan datang dari kalangan pesantren. Artinya pilar nasionalisme ini tumbuh dari pesantren," ujarnya.
Pendidikan Islam dipesantren, kata Moh.Ali mengembangkan nasionalisme, karena ajaran islam itu sendiri mengajarkan cinta tanah air sebagai salah satu ciri orang beriman atau bagian dari ciri orang yang beriman.
Pilar yang kedua Pontren, kata Dirjen Pendis Moh.Ali adalah pontren mengembangkan pendidikan Islam yang toleran. "Semua pesantren mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang toleran, karena ajaran Islam yang paling dasar adalah lakum dinukum waliyadin," jelasnya.
Mohammad Ali menambahkan, pilar ke tiga adalah pesantren mengajarkan Islam yang moderat, tidak ekstrem, tidak radikal, dan tidak liberal. "Tidak ada di kitab-kitab kuning yang dipelajari dipesantren yang ekstrem radikal dan ektrem liberal, tapi di tengah-tengah, ya moderat," ucapnya.
Pilar ke empat Pontren, kata Moh Ali adalah pontren menghargai multikulturisme atau keragaman budaya, sesuaui dengan tuntunan Al Quran.

Sedang pilar ke lima Pontren, jelas Moh.Ali, adalah mengembangkan ajaran Islam yang inklusif tidak eksklusif. "Inklusif berarti masuk atau menerima siapa pun," katanya.
Dirjen Pendis Moh Ali menjamin kurikulum pesantren saat ini semakin baik. Program di Kementerian Agama saat ini sedang diupayakan penambahan porsi beasiswa bagi santri berprestasi. (boy)

Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah Tercepat Dalam Penyelesaian TLHP

Semarang - Dalam rangka menjalankan instruksi Menteri Agama kepada seluruh jajaran di Kementerian Agama agar opini laporan keuangan tahun ang­garan 2011 yang Wajar Tanpa Pengecualian, Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah menunjukkan keseriusannya yakni dengan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan auditor, baik auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, BPK, maupun BPKP dengan baik.

Hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Dr. Mundzier Suparta kepada Kanwil Kementerian Agama pada acara Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (K2TLHP) Tahun 2011 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali hari Rabu – Sabtu (13-16/7) kemarin. Demikian ucap Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah, Drs. H. Suroso, M.Pd.I, dalam apel pagi kemarin.

Di hadapan seluruh pegawai Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah, Suroso mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan seluruh jajaran Kementerian Agama di Jawa Tengah sehingga Jawa Tengah mampu menjadi yang terbaik dalam kegiatan tersebut. “Hal ini semata-mata bukan kerana saya, tetapi karena pekerjaan rekan-rekan semua yang saya bawa di K2TLHP sehingga kita, Balai Litbang, Balai Diklat dan satker di bawah kita yang membuat kita bisa mencapainya,” tambahnya.

Kabag TU juga menyampaikan bahwa sedapat mungkin Jawa tengah mempertahankan prestasi yang telah didapatkannya dengan meminimalisir temuan auditor.

Menag: Peran NU Sangat Besar

Jakarta (Pinmas)-- Menteri Agama Suryadharma Ali, peringatan Harlah (Hari Lahir) ke-85 Nahdlatul Ulama (NU) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (17/7), mengatakan, peran NU terhadap perjalanan bangsa Indonesia sangat besar.
"Pengabdian NU kepada bangsa sangat luar biasa, baik pada masa perebutan kemerdekaan dari penjajah maupun pada saat sekarang ini. Saya mengucapkan Hari Lahirnya NU Ke-85," kata Suryadharma. Ia mengatakan, tidak bisa diingkari bahwa peran NU sangat besar dalam perjalanan bangsa ini.
Suryadharma pun berharap ke depan peran NU dapat bisa ditingkatkan lagi dibandingkan sebelumnya karena kerja keras perlu ditopang dari kekuatan masyarakat, termasuk NU.
Politis
Di tempat yang sama, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan, bahwa harus diakui NU merupakan tiang sosiologis dan politis untuk kelangsungan bangsa Indonesia.
Karena harus diakui bahwa Indonesia ini terbangun dengan mayoritas muslim yang sebenarnya bisa menuntut apa saja secara politis, tetapi NU memilih jalan moderat, sehingga sokoguru yang dibangun secara sosiologis dan politis islam itu lalu menjadi milik bersama dan terhadap kelompok-kelompok lain di Indonesia.
"Sehingga menjadi penting dan tepat kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara hadir dalam acara Harlah NU. Karena kalau NU, misalnya, memilih jalan lain tidak memilih jalan moderat, tidak berpikir NKRI itu, maka Indonesia akan menghadapi masalah besar sebagai bangsa. Tetapi selama ini NU selama ini selalu ikut menjaga," katanya.
Tak hanya NU, kata dia, hal yang sama kalau suatu saat Muhammdiyah ada muktamar itu harus dilihat sebagai salah satu soko guru.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Ibu Ani Yudhoyono dijadwalkan menghadiri hari jadi NU pada Minggu siang. Pejabat negara, menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para duta besar negara sahabat, juga direncanakan akan menghadiri hajatan ormas Islam terbesar di Indonesia ini.
Menteri dan pejabat tinggi negara yang sudah hadir, antara lain, Mendiknas Muhammad Nuh, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPR Marzukie Ali, Menag, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Mansos Salim Segaf Al Jufri.
Ketua Panitia Peringatan Harlah NU ke-85, As`ad Said Ali mengatakan rapat akbar ini merupakan respon NU dalam menyikapi dinamika kehidupan keagamaan di tanah air yang akhir-akhir ini yang ditandai dengan berkembangnya gerakan radikal atas nama agama.
"Melalui acara ini PBNU ingin mengajak kepada semua pihak agar kembali mengembangkan paham keagamaan Islam yang moderat, toleran dan mewaspadai ancaman terhadap NKRI," ujar As`ad. (Gatra/ant. Foto: Kompas)